h1

Gerakan Anti Korupsi

November 12, 2006

PROFILE GERAKAN ANTI KORUPSI (GAK) BERBASIS PESANTREN (Revitalisasi Bahtsul Masa’il untuk Kontrol Kebijakan Publik)

I. PENGANTAR

Program Gerakan Anti Korupsi Berbasis Pesantren lahir dari keprihatinan atas semakin maraknya korupsi sebagai problem bangsa yang akut dan serius. Jika tidak bisa dikatakan bahwa agama (baca Islam) yang dianut telah ikut melegitimasikan tindak korupsi, sekurang-kurangnya tidak bisa mengelak dari tuduhan gagal menumbuhkan kepekaan moral (moral sensitivity) dalam peta kesadaran umatnya terhadap kejahatan itu. Meski tampak korupsi sarat dengan nuansa moral—jika dikaitkan dengan agama (wan), akan tetapi langkah-langkah effektif untuk melawannya harus melampaui upaya yang melihatnya semata-mata isyu moral. Hanya dengan melihatnya sebagai persoalan sosial-budaya, politik dan hukum, maka kita boleh merancang suatu ikhtiar bersama mulai dari penumbuhan pemahaman kesadaran tentang hakikat korupsi, sebab-musababnya, sampai dengan aksi sosial, politik dan hukum untuk mengatasinya. Harus ada kesadaran etik yang merata di kalangan masyarakat dan sekaligus politik yang kuat di kalangan para pengambil keputusan untuk menyatakan perang melawan penyakit yang secara pasti akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Sebagai isyu moral, para ulama/kyai selaku pemimpin agama untuk kelompok mayoritas (Islam) memikul tanggung jawab paling utama melebihi pemimpin agama lain. Dalam konteks inilah “gerakan” pemberantasan korupsi dari kalangan para ulama/kyai dilakukan.

Program GAK mulai berjalan pada awal januari 2003 (durasi 1,5 thn). Sejak awal, kita berupaya menetapkan strategi gerakannya dengan mendasarkan pada “modal sosial” apa yang dimiliki stakeholder P3M untuk mengusung gerakan ini. Maka dari-dukungan banyak pihak serta sharing secara intens dalam workshop awal program ini, kerangka gerakan lebih operasional itu mulai dapat dirumuskan.

Asumsi awal yang kami ambil adalah bahwa keterlibatan dan perubahan kelembagaan dan oreintasi kelompok masyarakat pesantren (agamawan) untuk pemberantasan korupsi akan strategis jika dimulai dengan memberikan tempat sendiri bagi reinterpretasi ajaran Islam sebagai upaya penting untuk mentransformasikan pemahaman keagamaan kaum agamawan sebagai subyek atau aktor gerakan itu sendiri. Di sini terutama adalah upaya teologis membasiskan ajaran “amar ma’ruf nahi munkar”, dan ajaran zakat sebagai acuan “moral politik perpajakan dan penganggaran yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan umum dan pemihakan pada rakyat lemah”. Sudah lebih 10 tahun ini kami memang mengusung penafsiran progresif terhadap ajaran zakat ini sebagai acuan moral dan basis inspirasi bagi kalangan agamawan untuk menumbuhkan concern masalah-masalah sosial dari kalangan agamawan. Nah dalam proses strategis kegiatan GAK ini menjadi penting mendialogkan pemikiran ini dengan pemikiran lama yang bersemayam di kalangan agamawan sendiri.

Asumsi kedua, yang kami ambil adalah bahwa keterlibatan dan perubahan kelembagaan dan orientasi kelompok masyarakat pesantren (agamawan) untuk pemberantasan korupsi akan strategis jika menggunakan media yang dekat dan dikenal oleh kelompok ini. Dalam konteks ini maka kami memilih tradisi dan juga institusi Bahtsul Masail yang sudah sangat dikenal di kalangan kyai NU/pesantren sebagai wahana memecahkan masalah-masalah yang muncul baik isyu-isyu agama mahdloh dan atau kehidupan umat.

Karena itu, jika saja isyu-isyu sosial khususnya isyu korupsi dan penyalah-gunaan wewenang oleh para penguasa dalam produk kebijakan APBD bisa diintrodusir di forum-forum BM ini, maka proses perwujudan “pemerintahan yang bersih” akan semakin mudah direalisasikan. Jadi di sini BM digagas menjadi media kajian dengan semangat baru concern sosial (Ethical Review). Karena itu “simpul gerakan” yang dibentuk kemudian adalah dengan mencoba merevitalisasi Bahtsul Masail.

II. RANGKAIAN KEGIATAN DAN PELAKSANAANNYA

A. Tahap I (Januari – Juni 2003)

Mulai awal pelaksanaan bulan Januari 2003 hingga Juni 2003 (Tahap I), tahapan program yang telah dilaksanakan (laporan untuk ini ada dalam bentuk lain) diantaranya adalah sbb:

1. Workshop Pelibatan Kalangan Agamawan untuk Gerakan Anti Korupsi

Kegiatan ini diadakan untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan (pengaruh, akar) kejahatan korupsi dalam kontek kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia; dan kemudian mengidentifikasi dan merumuskan argumen-argumen sosial maupun keagamaan (teologis) untuk memerangi korupsi. Target yang didapat dari kegiatan ini adalah terumuskannya kerangka strategis gerakan anti korupsi berbasis pesantren; serta tersedianya bahan untuk modul/kurikulum Pelatihan/Training Comunitity Organizer (CO)- Gerakan Anti Korupsi (TCO-GAK), yang digali berdasarkan hasil eksplorasi atas problem yang ada.

Workshop telah berlangsung selama 3 hari 2 malam, yakni dari tanggal 28- 30 Januari 2003 di Hotel Taman Teratai Cipayung, Puncak-Bogor. Kegiatan ini diikuti 48 peserta terdiri dari tokoh agama- pesantren, dan juga aktivis-aktivis gerakan masyarakat dan NGO, serta akademisi. Para tokoh agama –pesantren itu berasal dari wilayah-wilayah di Pulau Jawa.

2. Training CO GAK Berbasis Kaum Agamawan (Pesantren) di 3 Region Jawa

Kegiatan training CO ini dimaksudkan untuk menyiapkan organizer yang memiliki kemampuan analisis kritis terhadap kebijakan publik; dan terampil mendorong masyarakat agamawan (NU Pesantren) dalam gerakan pemberantasan korupsi terutama di level daerah kabupaten. Dari kegiatan ini ditargetkan, peserta memiliki ketrampilan mengkompilasi data dan masalah (isyu) korupsi sekitar APBD atau Perda, serta memiliki kemampuan menganalis persoalan korupsi daerah terutama pada aspek pembacaan anggaran (uang publik sebagai hak rakyat), serta bagaimana melakukan aksi dan advokasi atas persoalan korupsi tersebut.

Training CO untuk GAK berbasis pesantren telah dilaksanakan di 3 propinsi di pulau Jawa. Kegiatan pertama diadakan di Depok Jawa Barat. Kemudian menyusul di PP. Edi Mancoro Salatiga untuk region Jawa Tengah. Dan terakhir di PP. Al-Hikam Malang untuk region Jawa Timur. Kegiatan ini telah berlangsung antara bulan Maret – Mei 2003. Adapun peserta pelatihan ini diikuti oleh para peserta dari 3 region itu, dengan tiap pelatihan diikuti sekitar 35-40 orang. Mereka ini adalah 70 % kyai dan 30 % aktivis muda.

B. Tahap II ( Juli –Oktober 2003)

Tahap dalam waktu menjelang lebaran ini, ada satu (1) kegiatan yang dapat direalisasi yakni sebagai berikut:

1. Worksop Pemetaan Masalah (Korupsi Daerah)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memetakan isyu strategis menyangkut problem korupsi di beberapa daerah, dan juga penetapan fokus gerakan apa yang paling mungkin bisa dilakukan oleh CO dan stake holder (kyai pesantren) dalam mengurangi korupsi berkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

Kegiatan ini telah berlangsung pada bulan Okotber 2003 di Puncak dan diikuti oleh 50 orang dari 16 kota daerah dari pulau Jawa. Peserta ini adalah mereka kyai muda dan CO-CO alumni dari pelatihan sebelumnya. Pada forum ini dihadirkan juga, untuk memberi masukan dan sharing, sejumlah utusan aktivis dari lembaga yang selama ini bergerak di bidang kajian dan advokasi kebijakan baik itu fokusnya pada kebijakan publik secara umum maupun menyangkut transparansi anggaran, yakni dari BIGs Bandung, FAKTA, FITRA, LAKPESDAM dll.

Dari hasil forum pemetaan ini disepakati bahwa bentuk kegiatan akan berupa Revitalisasi Bahtsul Masail untuk Kontrol Anggaran di tiap daerah yang bersangkutan. Bahtsul Masail (BM) di sini dicoba ditransformasikan agar menjadi alat/media kelompok masyarakat pesantren untuk mengejawantahkan concern terhadap isyu demokratisasi (dalam hal ini problem akut korupsi). BM dirumuskan sebagai kekuatan kontrol dengan seruan dan opini-opini yang tegas atas isyu keadilan dan anti korupsi dengan wujud akhirnya pada intervensi penetapan politik anggaran dan sektoral daerah yang memihak rakyat yang lemah.

C. Tahap III & IV ( Desember 2003- April 2004)

Sampai hampir akhir tahun-program ini (Bulan April 2004) rangkaian kegiatan dalam program ini telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Revitalisasi Bahtsul Masail untuk Kontrol Kebijakan Publik (APBD).

a. Bentuk Dan Tujuan Kegiatan.

Kegiatan ini merupakan ujung tombak dari program GAK. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan dimana para kyai ulama pesantren dengan forum BM melancarkan kritik dan kontrol APBD di daerah agar benar-benar memihak rakyat lemah, dengan mendesakkan APBD menuju kepada keberimbangan alokasi dana (minimal 70% dari total anggaran) untuk kepentingan riil pemberdayaan masyarakat. Yakni, pengembangan ekonomi kerakyatan (seperti peningkatan pada sektor pertanian, dan pengembangan usaha kecil- menengah dan koperasi); peningkatan pelayanan publik (seperti pada pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik dan murah serta terjangkau); jaminan pengaman perlindungan sosial (seperti beras miskin dll). Sedangkan keperluan kebutuhan rutin mestinya hanya sebesar 30%.

Perhatian gerakan “revitalisasi BM oleh Kyai-ulama pesantren” dengan fokus pada ”politik anggaran daerah” ini sangat penting digalakkan dan didesakkan kerena kenyataan di semua Pemerintah Daerah APBD telah menyedot sebagian besar (hampir 80%) total anggaran, seperti yang tercermin pada alokasi angka yang besar untuk fasilitas, tunjangan, uang pesangon, dan perjalanan dinas, yang berlebihan. Padahal sementara itu banyak rakyat di banyak daerah itu, saat ini kesulitan untuk tetap dan meneruskan sekolah sampai tingkat SLTA apalagi ke Perguruan Tinggi. Mereka juga kesulitan untuk membiayai kesehatan ketika sakit, karena biaya periksa dan obatnya makin mahal. Dan mereka yang kebanyakan berprofesi petani atau nelayan, juga mendapat hasil olahannya makin tak cukup untuk hidupnya.

Bentuk kegiatan adalah semacam forum intensif dengan diawali masukan beberapa narasumber, kemudian fasilitasi analisa bersama atas data anggaran daerah bersangkutan, serta diakhiri dengan penyusunan statemen atau tausiyah bersama (fatwa ulama). Dalam rangkaian kegiatan di 12 kota, tahapan-tahapan kegiatan ini diberlakukan hampir sama di masing-masing daerah, walau tentu isi analisa anggarannnya berbeda.

b. Pelaksanaan di 12 Kota Kab di Jawa.

Kegiatan BM ini sudah terlaksana di 12 daerah di Pulau Jawa, dari Nopember 2003-Maret 2004. Yakni, Cianjur, Tasik, Ciamis, Garut, Pati, Kuningan, Brebes, Jepara, Lamongan, Ponorogo, Blitar dan Sumenep. Adapun forum ini diikuti oleh sekitar 44-65 orang, dimana mereka 75 % merupakan kyai dan 25 % aktivis.

c. Proses dan Capaian

BM ini dimulai dengan sesi Teologi Anggaran yang dimaksudkan sebagai upaya memberikan wacana dan sumber inspirasi teologis bagi kyai dalam gerakan anti korupsi. Hal ini terutama menyangkut konsep penganggaran yang adil dalam Islam. Kemudian sesi “Bedah Anggaran” untuk memberikan analisis dan data realitas problem korupsi APBD sejak dari perencanaan sampai tingkat pelaksanaan. Untuk materi dan fasiltasi proses sesi ini (analisa anggaran) dihadirkan expert tentang analisa anggaran baik dari akademisi atau NGO di satu pihak, dan kadang dihadirkan pula expert soal anggaran ini dari eksekutif atau legislatif dari daerah bersangkutan. Ini dilakukan untuk mendapat perimbangan informasi dan data. Forum BM ini kemudian diakhiri dengan penyusunan rekomendasi (tausiyah) yang disampaikan oleh forum sebagai tuntutan dan sikap bersama agamawan (pesantren) terhadap realitas problem ketidakberpihakan APBD daerah bersangkutan kepada pemberdayaan rakyat (lihat lampiran tausiyah). Tausyiah ini kemudian dalam beberapa hari setelah acara BM tersebut disampaikan ke pihak-pihak yang terkait. Sebagian besar penyampaian ke pihak yang terkait itu dilakukan via surat pos atau kurir tercatat, namun sebagian disampaikan bersamaan dengan loby kepada pihak-pihak tersebut, bahkan ada dalam bentuk protes mobilisasi massa.

Kegiatan revitalisasi Bahtsul Masail Untuk Kontrol Kebijakan Publik ini mendapat mendapat respon yang sangat positif dan antusias sekali dari para kyai ulama pesantren daerah. Bahkan di semua tempat kegiatan ini muncul forum-forum tindak lanjut untuk mengusung gerakan ini. Sebutlah di Pati terbentuk LK2P (Lajnah Kajian Kebijakan Publik), di Lamongan terbentuk Forum Kajian Ilmiah dan Bahtsul Masail (FKIBM), di Brebes terbentuk Forum Kajian Alternatif (FOKAL), di Cianjur terbentuk Jaringan Kerja Untuk Kedaulatan Rakyat (JAGAT), dan lain lain.

Namun dalam proses kegiatan ini diakui pula tidak mudah menjamin ada pemahaman yang cepat dan baik dari kalangan kyai pesantren mengenai masalah seluk-beluk angggaran. Kita, mengetahui para kyai-kyai memang tidak biasa bersentuhan dengan “angka-angka.” Tradisi mereka adalah tradisi huruf. Menghadapi problem ini, karenanya, kita– sejak awal tahapan gerakan, telah melibatkan para aktivis muda sebagai CO dan pendamping para kyai dan ulama ini. Meski harus melalui beberapa perbaikan, proses ini telah membuahkan sinergitas yang cukup kuat dan harapan pembagian kerja gerakan ke depan menuju realisasi bahtsul masail untuk kontrol kebijakan publik yang permanen, sebagai output inti dari program Anti Corruption Based on Pesantren.

2.Bahtsul Masail di Tingkat Nasional

Kegiatan ini secara umum dimaksudkan sebagai perluasan area target dan capaian dari Bahtsul Masail daerah yang sudah dilakukan. Namun mengingat kerja-kerja gerakan anti korupsi memerlukan pula konsolidasi yang cukup di tingkat nasional, maka forum bahtsul masail nasional, pada tahap awal ini, diarahkan untuk membangun soal basis argumentasi keagamaan untuk memerangi korupsi. Singkatnya dalam BM nasional ini dicoba didorong untuk merumuskan lebih tegas lagi mengenai pendasaran bahkan kalau bisa sampai ada sebuah ketetapan keagamaan (semacam fatwa, yang ini menyangkut definisi, respon kasus, dan hukum) dari para ulama atas korupsi yang lebih memadai.

Karena dalam tradisi pesantren kedudukan fiqh cukup sentral sebagai sebuah acuan dalam menghadapi permasalahan sosial yang berkembang di kalangan nahdliyin khususnya dan umat Islam umumnya, maka forum bahtsul masail ini akan strategis jika mencoba mendorong pada ikhitiar atau upaya membangan atau memperkuat fiqh yang ada menjadi fiqh yang jelas rumusan dan pandangannya terhadap korupsi, sebutlah “fiqh anti korupsi”.

a. Pelaksanaan

Dengan agenda “Ikhitiar membangun fiqh anti korupsi” itulah memang Bahtsul Masail Nasional akhirnya diadakan. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 01–04 Mei 2004, bertempat di Hotel Kaisar Jakarta. Acara ini melibatkan kurang lebih 70 peserta 12 kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka terdiri dari masing-masing 2 CO lokal dan 3 kyai-nyai alumni bahtsul masail daerah, ditambah masing-masing 2 kyai/nyai dari Banten dan Lampung. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari penuh. Dan merupakan realisasi Bahtsul Masail Nasional yang direncanakan diadakan sebanyak 2 kali kegiatan tetapi dengan waktu untuk masing-masing kegiatan berlangsung selama 2 hari. Jadi 2 kegiatan BM nasional memang sengaja diadakan dalam waktu berurutan atau maraton. Ini mengingat luas dan besarnya agenda pembahasan dalam BM ini membutuhkan waktu cukup panjang.

b.Proses Bahtsul Masail dan Capaian-capaian.

Acara ini mengambil bentuk seminar dan lokakarya (semiloka). Seminar dimaksudkan untuk mendapatkan masukan berkait dengan visi gerakan anti korupsi oleh agamawan dan perkembangan problem korupsi konteks politik saat ini sebagai bahan pada perumusan fiqh antikorupsi. Untuk tahapan kegiatan pemberian input ini dilakukan panel dan dialog intensif intern dan antar peserta forum dengan sejumlah (5) narasumber yang kompeten. Topik dialog intensif itu antara lain, mengenai “Indonesia dalam Struktur Korupsi Global” yang dipresentasikan oleh Emy Hafild (Direktur Transparansi Intenasional Indonesia) dan Marcellus Rantetana (Partnership). Kemudian berkait bagaimana penyelesaian krisis dan faktor tingkat capaian demokratisasi dengan tingginya problem korupsi, forum memperbincangkan topik-topik antara lain “Korupsi Sistemik dan Problem Penyelesaian Krisis Bangsa” menghadirkan Teten Masduki (Direktur ICW), dan “Problem Korupsi dan Masa Depan Demokrasi Lokal” oleh DR. Anas Saidi, peneliti LIPI. Pada akhir sesi dialog ini di perbincangkan tentang agenda “Membangun Basis Argumentasi Budaya dan Agama untuk Gerakan Anti Korupsi.” Topik terkhir ini diantar oleh DR. Alois Nugroho (Dosen Univ. Atmadjaya) dan KH. Masdar F. Mas’udi (Direktur P3M dan Katib Syuriah PBNU).

Proses Selanjutnya adalah lokakarya sebagai wahana untuk merumuskan poin-poin dalam fiqh antikorupsi. Pada tahap ini, peserta diberikan sejumlah pertanyaan-kasus dan problematik korupsi untuk dijawab secara bersama dalam diskusi komisi, sebagaimana tradisi dalam BM selama ini. Dari sidang komisi ini dilanjutkan dengan sidang pleno. Hasil dari pleno ini adalah keputusan atau ketetapan hukum fiqhiyyah beserta dalil-dalil aqliy (argumentasi rasional) dan naqliy (argumentasi tekstual) atas masalah korupsi tersebut (lihat lampiran keputusan BM Kaisar)

Diharapkan keputusan formal fiqhiyyah dalam bahtsul masail ini, bukan hanya akan bermanfaat bagi internalisasi ajaran anti korupsi pada para peserta BM tetapi juga menjadi landasan agamawan (ulama) untuk perang terhadap korupsi.

3.Penerbitan Buku Saku Khutbah Jumat

Setelah cukup lama meminta tulisan kepada kyai dan penulis terkenal akhirnya buku saku khutbah terbit pada pertengahan Mei 2004. Buku setebal 170 halaman ini dicetak dalam jumlah 4000 eksemplar. Buku kemudian didistribusikan ke ratusan masjid di Jawa, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan dan Sulawesi serta NTB. Selain itu juga dikirim ke pesantren-pesantren, majelis taklim dan ormas keagamaan. Buku saku khutbah ini diharapkan benar-benar bisa dipergunakan dengan mudah pada saat-khutbah Jumat atau pada Peringatan Hari Besar Islam.

Seperti sudah direncanakan buku saku ini berisi sekitar 14 naskah tulisan dari kontributor penulis. Ke-14 tulisan ini ditambah dengan 2 tulisan yakni sebagi tulisan “prolog” dan “epilog” dan dikemas dalam satu buku yang diberi tajuk “Menolak Korupsi Membangun Kesalehan Sosial”. Semua tulisan itu merupakan tema-tema pesan anti korupsi antara lain seperti “ Membangun Budaya dan Norma Anti Korupsi, Mulai dari Mana?,” “Suap itu Merusak Kemanusiaan,”, “Membangun Kehidupan yang Bersih dari Korupsi,”, “Korupsi dan Problem Kesadaran Beragama,” Peran Keteladanan dalam Pemberantasan Korupsi, “Bahaya Nepotisme, dst. Adapun kontributor penulis buku saku khutbah ini antara lain, KH Mustofa Bisri Syuriah PBNU, KH. Mustofa Ali Ya’kub dan KH. Ali Yafie dari MUI, KH Musta’in Syafie Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Afifuddin Muhajir Pengasuh Ma’had Aly Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo Jatim, dan lain sebagainya.

4. Penerbitan 2 Buah Buku Topik “Islam, Ulama dan Korupsi”

Penerbitan buku ini merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan yang sudah berlangsung dalam program besar gerakan anti korupsi berbasis pesantren. Karena itu tujuan penerbitan buku anti korupsi ini disamping sebagai upaya dokumentasi gagasan dan kerja-kerja yang dilakukan, namun juga dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi gagasan bagaimana ketegasan pandangan Islam menolak korupsi.

Buku yang pertama adalah berjudul “Korupsi di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiar Membangun Fiqh Anti-Korupsi”. Buku ini menyajikan secara cukup lengkap respon, pokok pikiran dan gagasan yang berkembang mengenai keprihatinan kalangan pesantren (agamawan) atas praktik korupsi. Sekaligus juga menggambarkan bagaimana kalangan pesantren berupaya merefleksikan dirinya sendiri dengan merumuskan landasan teologis penolakan korupsi dalam koridor fiqhiyyah (hukum Islam) yang lebih rinci. Tebal buku pertama ini sekitar 250 halaman dan dicetak dalam jumlah 2000 eksemplar.

Adapun buku kedua berjudul “Memerangi Korupsi : Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia.” Hampir sama dengan buku yang pertama, buku kedua ini telah dicetak sebanyak 2000 eksemplar. Soal isi, buku ini merupakan kumpulan pengalaman advokasi jaringan alumni yang melakukan revitalisasi bahtsul Masail di 12 daerah (kota) di Jawa.

Sebagai sebuah buku yang dihimpun dari beberapa makalah yang tersebar pada forum bahtsul masail dan pelatihan, buku ini memang tidak dapat diharapkan hadir secara sempurna, terutama dari segi sistematika dan alur bahasannya. Walau demikian, cakupan topik dan bahasan mengenai praktek korupsi dan gagasan strategi pemberantasannya dalam buku ini cukup luas dan mendalam.

Cukup menggembirakan bahwa penerbitan dua buku ini dapat dikejar dalam waktu yang cukup singkat mengingat kepadatan kegiatan lainnya. Kedua buku ini telah terbit pada akhir Juni 2004 dan sebagian sudah didesiminasikan ke ulama-kyai pesantren dan jaringan pesantren yang ada pada P3M. Agar isi buku ini bisa lebih tersosialisaikan, maka buku ini segera di-lounching bertepatan dengan kegiatan seminar sehari mengenai “Ulama Melawan Korupsi”.

5. Seminar Sehari tentang “Ulama Melawan Korupsi, dan Lounching Buku topik “Islam, Ulama dan Korupsi”

Seminar sekaligus launching buku ini dimaksudkan sebagai sosialisasi gagasan perlunya perlawanan agamawan terhadap korupsi, dan bagaimana mendorong agar ada suara tegas agama dalam rumusan teologis dan hukum fiqhnya tentang mafsadat korupsi dan hukuman berat yang mesti ditanggungkan.

Kegiatan akan berlangsung pada tanggal 08 Juli 2004, dan bertempat di Hotel Kaisar Jakarta. Kegiatan mengundang peserta, yang terdiri dari unsur ormas agama, tokoh-tokoh agama, LSM agama, dan para agamawan 12 kota yang terlibat dalam program. Undangan yang cukup banyak kepada kalangan agamawan ini dimaksudkan juga sebagai upaya menjajaki kemungkinan kerjasama agama-agama kedepan dalam memerangi tindak korupsi.

Seminari menghadirkan dan narasumber Dr. Dhaniel Dakide, pengamat sosial politik dan litbang Kompas dan Masdar F Mas’udi intelektual kritis dari NU untuk memperbincangkan tentang “Agama sebagai Inspirasi Gerakan Melawan Korupsi”. Dilanjutkan pada sesi berikutnya memperbincangkan topik “Peluang Kerjasama Agama-agama Memberantas Korupsi”. Topik menarik ini akan dipanelkan mereka dari para inteleketual sekaligus tokoh agama. Yakni, Dr. Masyhuri Naim dari NU, Dr. A. Munir Mulkhan dari Muhammaddiyah serta Pdt Dr. Robert Borrong wakil dari umat Kristen.

6. Evaluasi dan Monitoring Program

Rencana semula, kegiatan evaluasi-monitoring akan diadakan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Untuk kegiatan evaluasi monitoring di daerah bentuknya lokakarya selama 2 hari di tiga daerah terpilih, jadi seluruhnya ada 4 kegiatan evaluasi monitoring. Yakni, 3 di daerah dan 1 di Jakarta atau level nasional. Tentu ini sangat membutuhkan waktu yang begitu panjang. Karena itu mempertimbangkan efektifitas dan waktu yang ada, pelaksanaan evaluasi monitoring di daerah ini di rubah menjadi bentuk evaluasi-monitoring lapangan dari pihak ekternal (tim peneliti/evaluator luar). Perubahan ini secara lebih detail didasari pertimbangan sebagai berikut. Pertama, bentuk evaluasi-monitoring lapangan dari outsider, kami pandang akan lebih efektif, dan juga akan memberikan banyak masukan untuk program ke depan dengan lebih memadai. Kedua, isi dan fungsi kegiatan dalam bentuk lokakarya di daerah itu sudah tertampung dalam item “kegiatan lokakarya evaluasi dan monitoring di level nasional” yang sudah ditetapkan sebagai tahapan program yang juga akan dilaksanakan di Jakarta.

a. Maksud dan Tujuan Evaluasi Monitoring

Secara umum maksud dua model kegiatan evaluasi dan monitoring, baik evaluasi lapangan/ekternal maupun dalam bentuk lokakarya tentu adalah berkaitan dengan upaya evaluatif, kritik dan juga umpan balik (feed back) atas program anti korupsi berbasis pesantren yang telah berjalan selama hampir 1, 8 bulan. Secara lebih detail hal itu menyangkut tujuan-tujuan sebagai berikut:

 Mengetahui sejauh mana wacana gerakan ini mempengaruhi pemahaman dan mendapatkan respon kalangan pesantren dan kyai.

 Mengetahui efektifitas pengelolaan di tingkat pengorganisasian dan advokasi dalam menghadapi permasalahan di tingkat wacana dan aksi.

 Mendapatkan pandangan sejauh mana materi yang diberikan telah memadai untuk dijadikan instrument gerakan anti korupsi berbasis pesantren (agamawan).

 Merumuskan langkah-langkah dan metode lanjutan yang tepat dalam menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan gerakan ini.

b.Pelaksanaan

1) Evaluasi Monitoring Lapangan oleh Pihak Eksternal.

Untuk pelaksanaan kegiatan kita telah meminta peneliti luar dari LIPI, Yakni Dr. Anas Saidi dkk untuk merealisasi evaluasi lapangan ini. Kegiatan mulai dilaksanakan pada akhir April 2004 hingga akhir Juni 2004. Waktu kurang lebih 2 bulan ini telah dipakai pada tahap awal dengan rapat-rapat persiapan dan workshop metodologi evaluasi. Kemudian juga untuk penyusunan instrumen penelitian dari pihak evaluator luar yang dilanjutkan dengan penelitian atau kunjungan lapangan (wawancara antara 6-8 responden dalam satu lokasi) dan verifikasinya ke 9 lokasi/ daerah yang selama ini melaksanakan kegiatan revitalisasi BM untuk kontrol kebijakan publik (yang korup). Daerah itu meliputi Ciamis, Garut, Kuningan-Cirebon, Brebes, Jepara, Pati, Blitar, Lamongan, dan Ponorogo. Dilanjutkan dengan penyusunan dan finalisasi laporan evaluasi. Cukup mengembirakan bahwa dalam rentang waktu yang ada ini, telah dihasikan satu laporan singkat (terlampir).

2) Lokakarya Evaluasi-Monitoring di Jakarta (Nasional)

Lokakarya evaluasi ini diharapakan akan melengkapi model evaluasi lapangan yang dilakukan oleh tim dari luar (researching from outsider). Dengan kegiatan ini peserta diharapkan dapat memiliki kemampuan mengevaluasi permasalahan gerakan secara cermat dan komprehensip. Sehingga dari situ dapat dirumuskan kerangka strategi gerakan yang efektif kedepan dalam mengangkat kasus-kasus APBD yang diduga terindikasi korupsi.

Kegiatan ini diadakan di Jakarta tanggal 9 -10 Juni 2004 dengan melibatkan melibatkan 60 peserta daerah jaringan lokal dan stake holder yang terdiri dari CO dan Kyai pada 12 Kota yang masing-masing terdiri dari 2 orang CO (1 CO aktif & 1 CO baru) dan seorang Kyai Muda (aktif), ditambah perluasan peserta lain pada beberapa kota Kebumen, Situbondo, Lampung dan Banten, beberapa tokoh masyarakat dan Kyai Lokal serta beberapa NGO yang memiliki komitmen pada Gerakan Anti Korupsi.

Tahap dan materi kegiatan evaluasi ini meliputi: Pertama, presentasi dan dialog dengan narasumber tentang wacana dan pengalaman lapangan mengenai Advokasi Kebijakan Publik dalam konteks Penguatan Civil Society di tingkat lokal. oleh Dr. Anas Saidi (LIPI) dan Saldi Isre Ketua Forum Peduli Sumatra Barat (Kasus Pengungkapan Korupsi APBD Padang). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan apresiasi dan masukan dari pihak non program yang berkompeten dan berpengalaman melakukan gerakan dalam area yang sama.

Kedua, curah Pendapat terhadap materi tersebut dikaitkan dikaitkan dengan konteks permasalahan 12 Kota.

Ketiga, diskusi kelompok tentang evaluasi mengenai program, efektifitas gerakan (kendala, peta kerja) dan supporting system mengenai gerakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Menggunakan metode diskusi dalam komisi-komisi, lalu dilanjutkan dalam presentasi (pleno) dengan mengunakan parameter qualitatif dan kuantiftatif (terukur).

Dan keempat, merumuskan kerangka gerakan strategis ke depan (organisasi dan advokasi) dalam memerangi korupsi. Ini dimaksudkan sebagai ruang perbincangan untuk mendata kerangka kerja dan kemungkinan jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh para kyai dan CO dalam penguatan oraganisasi internal, network, dan langkah langkah advokasi bila perlu sampai gerakan litigasi (mengacu pada gerakan FSPB) ke depan.

III. CATATAN DAN RENCANA KE DEPAN

Seperti telah disebutkan di atas, P3M dengan gerakan ini telah mendorong kyai dan pengasuh pesantren untuk kontrol kebijakan anggaran via revitalisasi bahtsul masail di 12 kota. Gerakan ini sangat penting untuk mewujudkan bagaimana agamawan dengan visi keadilannya bisa mendorong pembesaran angka alokasi anggaran yang riil dapat berpihak pada pemberdayaan masyarakat lemah/miskin (spt sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dsb); dan juga distribusi anggaran APBD itu benar-benar sampai ke kelompok lemah tersebut dengan jaminan tidak dikorup. Langkah rintisan ini jelas memerlukan keberlanjutan dan perluasan. Hal ini menyangkut:

• Pertama, menyangkut keberlanjutan untuk intensifikasi forum forum yang terbentuk dari kegiatan Bahtsul Masail untuk kontrol Kebiajkan Publik di 12 kota tersebut. Yang diperlukan adalah pengawalan dan supporting sistem terhadap forum ini. Paling tidak sepruh dari 12 forum (6 kota) yang mungkin bisa ditetapkan penjadi pilot proyek. Bentuk dukungan itu, setidaknya menyangkut hal-hal sebagai berikut: penguatan kapasitas terutama berkait dengan hal-hal tata kebijakan dan kritik kebijakan anggaran( APBD) maupun sektoral, kesekretariatan dan fundrising, konsolidasi forum dan penataan jaringannya.

• Kedua, perluasan program pada sisi pengertian penambahan pada banyaknya daerah (dimana jumlah pesantrennya cukup besar) untuk terlibat, dan sisi lainnya adalah pada coverage area daerah yang bukan hanya di Jawa tapi melintas pada pulau Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan NTB- NTT. Ditargetkan kedepan untuk perluasan ini perlu didorong hingga ada 20 lagi penyelenggaraan Revitalisasi Bahtsul Masail untuk Kontrol Kebijakan Publik (RBMKKP) ini. (bur)

One comment

  1. CIANJUR (Pos Kota) – Dua anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2004-2009, DS dan HS, resmi dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cianjur. Keduanya diduga terlibat kasus penyelewengan dan penyimpangan dana Bansos APBD tahun anggaran 2008 .

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur Ny Amiek Wulandari. SH, mengatakan DS selain menjabat Wakil Ketua DPRD Cianjur, juga sebagai Ketua DPC PDIP Cianjur, dan juga sebagai Caleg DPRD terpilih Kabupaten Cianjur periode 2009 – 2014,.

    Tersangka DS jadi tersangka karena diduga mengawal lima proposal permohonan dana Bansos, diantaranya untuk Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) di Kecamatan Cipanas, Sukanagara, dan Kadupandak sebesar Rp140 juta.

    Sedangkan, HS yang juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Cianjur sekaligus Ketua Tim Kampanye Gabungan SBY- Boddiono Kabupaten Cianjur dan juga caleg terpilih periode 2009 – 2014 , diduga mengawal permohonan dana Bansos hingga 200 proposal, dan dikabulkan oleh Pemkab, sehingga terjadi pencairan. Nilainya bisa mencapai Rp 2 miliar

    “Kedua anggota DPRD tersebut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana Bansos untuk perbaikan peningkatan sarana keagamaan seperti masjid, pondok pesantren, majelis taklim dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2008, di mana Pemkab Cianjur mengalokasikan dana Bansos sebesar Rp 53 miliar,” terang Amiek.

    Kajari menjelaskan, sebagaimana diakui saksi pelapor ketika dimintai keterangan oleh kejaksaan, setelah dana Bansos cair melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cianjur oleh oknum-oknum wakil rakyat yang diserahkan kepada ketua/pimpinan DKM, majelis taklim, pondok pesantren dan KUBE hanya sebagian kecilnya saja berkisar antara Rp2 juta s/d Rp5 juta.

    Padahal setiap pimpinan/ketua DKM, pondok pesantren, majelis taklim dan KUBE seharusnya menerima kucuran dana Bansos dari Pemkab Cianjur berkisar Rp25 juta s/d Rp70 juta. Bahkan ada yang seharusnya Rp100 juta.

    “Pihak Kejari baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dana Bansos di lingkungan dewan. Dan mungkin yang lainnya akan menyusul seusai Pemilihan Presiden (Pilpres),” terangnya.

    Selain di lingkungan dewan, menurut Amiek, juga ada beberapa orang yang berada di lingkungan eksekutif/Pemkab Cianjur.

    Lanjut Kajari, pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah kerugian negara dalam kasus dana Bansos tersebut. Pasalnya, pihaknya masih melakukan pemeriksaan sejumlah barang bukti, berupa proposal.” Tapi, untuk kerugian yang dilakukan dua tersangka, Negara mengalami kerugian diperkirakan Rp2,09 miliar,” ungkapnya. (yopi/B)
    Sumber : poskota



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: