h1

Cianjur | Perbup No.1 Dinilai Cacat Hukum

April 10, 2007

Kabupaten Cianjur | Keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Cianjur No. 1 Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007 lalu, dipertanyakan beberapa kalangan. Salah satunya Jaringan Rakyat Anti Korupsi (Jarak) Kab. Cianjur. Mereka menilai keluarnya perbup tentang pelaksanaan anggaran belanja yang mendahului anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 tersebut, diduga menyalahi aturan. Pasalnya perbup tersebut keluar pada saat APBD Cianjur tahun 2007 masih dalam proses pembahasan.

Ketua Jarak Cianjur M. Ridwan adanya perbup itu diduga menjadi dasar pemerintah mencairkan dana miliaran rupiah untuk membayar pekerjaan fisik tahun anggaran 2006 kepada pihak ketiga. Padahal pencairan dananya dilakukan setelah masuk tahun 2007. “Seharusnya kalau sudah masuk tahun 2007, ya menggunakan anggaran 2007,” ujarnya.

Dikatakannya, apabila mengacu pada aturan, seharusnya sisa anggaran tahun 2006 sebelum digunakan terlebih dahulu dimasukkan ke APBD 2007. Kemudian anggaran itu baru bisa dikeluarkan atau digunakan setelah APBD 2007 ditetapkan DPRD. Ditambah lagi, ada dugaan anggaran itu digunakan untuk membayar pekerjaan fisik tahun 2006 yang diduga belum selesai. Namun, pembayaran yang dilakukan pemerintah secara penuh, tidak mengacu pada hasil pekerjaannya. “Kami menduga ada kesalahan, ketika pemerintah mencairkan dana tahun 2006, setelah masuk tahun anggaran baru,” ungkapnya.

Selain itu, Ridwan mengatakan pula, bila pemerintah hendak menggunakan dasar pencairan anggaran melalui perbup, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan gubernur. Itupun bisa dilakukan apabila proses pembahasan anggaran yang dilakukan tim asistensi anggaran dan panitia anggaran (panggar) eksekutif, mengalami deadlock.

“Kami pertanyakan apakah perbup itu sudah mendapat persetujuan gubernur atau belum. Soalnya sesuai aturan, bila menggunakan perbup itu dengan catatan nilai anggaran tahun 2007, harus mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Kami juga menduga, ada pencarian dana yang dilakukan eksekutif sebelum APBD Cianjur 2007 ditetapkan 26 Maret lalu. Itu menyalahi aturan,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan seputar perbup tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Cianjur, Irman Idrus mengatakan, keluarnya perbup sudah menempuh mekanisme yang berlaku. Demikian pula dengan pencairan dana yang dikeluarkan pemerintah dengan dasar perbup, tidak ada yang salah. Alasannya, perbup telah mendapat persetujuan gubernur.

Mengenai pembayaran hasil pekerjaan tahun 2006 kepada pihak ketiga yang dilakukan setelah masuk tahun 2007, Irman mengatakan, sumber dana yang digunakan tetap dari anggaran tahun 2006, tidak menggunakan anggaran tahun 2007. “Jadi semuanya, telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya. (A-116)***  Pikiran Rakyat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: