h1

Transparansi Sekolah ?

May 23, 2007

Oleh ERIYANTI

Komite sekolah dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Bandung No. 156/7/2003. Tujuannya? Sebagai lembaga pemberi masukan (advisor), pendorong (motivator), penyambung (mediator), dan pengawas (controlling) terhadap penyelenggara satuan pendidikan terhadap sekolah, khususnya kepala sekolah selaku pelaksana (eksekutif) pendidikan di sekolah.

Berdasar pada keempat fungsi tadi, kehadiran komite sekolah diharapkan dapat memandirikan sekolah dalam pencarian aset, pengelolaan, dan pengembangannya. Sebab, kehadiran komite sekolah tidak lepas dari kebijakan diberlakukannya program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang digulirkan pemerintah untuk ”melepas” pengelolaan sekolah kepada masyarakat. Sehingga para pengelola satuan pendidikan dan komite sekolah dapat bersama-sama mengembangkan lembaga yang dikelolanya.

Sayangnya, orientasi komite sekolah tampaknya masih terpaku pada bagaimana memperoleh dana (sebesar-besarnya?) dari orang tua. Hal itu tampak dalam penentuan besaran dana sumbangan pendidikan (DSP) yang dapat ditarik sekolah dari orang tua. Bahkan, komite sekolah seringkali hanya menjadi lembaga pelegitimasi Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) yang diusulkan kepala sekolah. Banyak sekolah yang sudah menentukan besaran DSP tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu dengan orang tua siswa baru.

Akibatnya, komite sekolah yang seharusnya lebih berpihak kepada masyarakat, justru ikut ”memaksa” masyarakat untuk menyetujui RAPBS. Parahnya, sejumlah sekolah tertentu malah sudah menanggungkan beban utang di bank kepada orang tua siswa baru. Alasannya, sekolah sudah membangun banyak kelas di tahun lalu. Kalau sudah begini, tak ada pilihan bagi masyarakat yang ditulis tonggong ( fait accompli).

Padahal, komite sekolah seharusnya dapat membuka peluang-peluang masukan dana ataupun kerja sama lain dengan pihak swasta. Disdik Jabar menyebutkan, saatnya sekolah mencari peluang memajukan sekolah dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI) sehingga sumber dana tidak melulu dari orang tua.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung, Dr. Edi Siswadi, fungsi dan tugas komite sekolah ini, memang seringkali masih tumpang tindih dengan kepala sekolah. Banyak kasus menunjukkan, kepala sekolah duduk dalam komite sekolah. Padahal, dalam salah satu fungsinya, komite sekolah bekerja sebagai lembaga pemantau kinerja kepala sekolah selaku pelaksana (eksekutif) pendidikan di sekolah. Jelas tidak mungkin orang yang duduk di lembaga pemantau duduk pula di lembaga yang dipantau. Bagaimana bisa?

Sementara di sisi lain, komite sekolah yang lahir sebagai perwujudan dari masyarakat, cenderung berpihak kepada sekolah. Bahkan seringkali komite sekolah menjadi lembaga pressure (penekan) masyarakat dalam menggolkan setiap projek pendidikan yang dijalankan kepala sekolah sebagai pelaksana manajemen.

Itulah sebabnya, Edi menyebutkan, ada empat kuadran komite sekolah saat ini. komite sekolah yang didukung kepala sekolah yang visioner pada peningkatan mutu pendidikan, komite sekolah yang tidak visioner dengan kepala sekolah yang visioner, komite sekolah yang visioner dengan kepala sekolah yang tidak visioner, dan komite sekolah dengan kepala sekolah yang sama-sama memble alias tidak memiliki visi yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan kuadran itulah, setiap komite sekolah dapat menilai bagaimana fungsi dan perannya masing-masing. Yang ideal, kata Kadisdik, hubungan antara komite sekolah dengan kepala sekolah, memiliki visi yang sama dalam upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian tercipta iklim kondusif bagi terselenggaranya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. ”Jangan sampai terjadi komite sekolah dan kepala sekolah rebutan tender di tingkat teknis,” ujarnya.

**

Cukup beralasan, jika Edi Siswadi, mengharapkan komite sekolah dapat membuat program yang lebih jelas. Jangan sampai ada pos-pos anggaran yang tidak penting yang diajukan kepala sekolah malah dilegitimasi komite sekolah. Seperti disampaikan Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Indonesia (LAPI), Dan Satriana.

Dari hasil temuan LAPI, sebagian besar uang yang beredar di sekolah atau 30% – 40% digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM). Contohnya? Anggaran perbaikan dan pembuatan pagar. Kebutuhan tersebut bukan kebutuhan prioritas, bahkan peluang terjadinya mark up juga sangat besar. Tetapi selalu dimasukkan dalam setiap RAPBS. ”Masak membuat pagar dilakukan setiap tahun,” ujar Dan.

LAPI juga pernah menemukan RAPBS pembuatan WC yang sangat besar, anggarannya menghabiskan dana sebesar Rp 75 juta di satu SMK, yaitu (hanya) WC untuk guru dan dua WC untuk siswa. Padahal anggaran ini tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar. ”Coba kalau anggaran sebesar itu digunakan untuk KBM, tentunya akan banyak hal yang bisa dihemat. Orang tua tidak perlu buku tambahan, uang seragam, dan lain-lain. Pengeluaran rumah tangga pun tidak perlu dikeluarkan lagi. Namun anehnya, anggaran seperti itu justru disetujui oleh komite sekolah. Ini kan yang mengundang pertanyaan,” ujarnya.

**

Wakil Ketua Dewan Sekolah Rahmat Fakih didampingi Bendahara Dewan Sekolah SMAN 3 Bandung, M. Djoko Sugiharto, M.B.A., mengatakan, sistem kerja Dewan Sekolah (komite sekolah-red.) dengan kepala sekolah adalah sebagai mitra. Kemitraan ini dijalankan dalam hubungan yang sangat transparan ke hadapan publik.

Untuk jaminan kerja yang jujur dan transparan, seluruh anggota dewan sekolah mengalami fit and proper test terlebih dahulu sebelum menjabat. Sedangkan untuk semua laporan keuangan dari RAPBS yang disetujui menjadi APBS, semuanya dapat dibaca secara online oleh publik.

Itu artinya, kata Djoko, meskipun RAPBS tahun ini mencapai Rp 4,3 miliar, pihaknya tidak cemas dipertanyakan masyarakat. Sebab RAPBS itu sudah dibuat melalui proses yang cukup panjang.

Awalnya, papar Djoko, para guru dan kepala sekolah mengadakan rapat kerja (raker), dalam raker itu dibentuk komisi-komisi. Hasil raker muncul RAPBS yang kemudian dibahas oleh panitia anggaran (panggar) yang sengaja dibentuk. Usai pembahasan di panggar, RAPBS dibawa ke sidang pleno dengan menghadirkan kepada sekolah, panggar, dan anggota dewan pendidikan. Dalam pleno inilah, anggaran dibahas dan direalisasikan. Pos-pos mana yang harus dikurangi atau dikembangkan. ”Jadi, ada skala prioritasnya,” ujar Djoko.

Perihal rincian pos dan anggaran dalam RAPBS, dewan sekolah ini, memang sudah menetapkannya secara jelas. Disebutkan, anggaran pendapatan (incash) dibagi ke dalam tiga pos, penerimaan dari masyarakat (dana orang tua siswa, SPP, DSP, sumbangan pendidikan sukarela (SPS), dana luar orang tua siswa, donasi & sumbangan, usaha lain-lain, dan pendapatan lain-lain); penerimaan dari pemerintah (dana bantuan pusat, dana rutin, block grant, dana bantuan pemda, pemerintah/Disdik Kota Bandung/disdik provinsi); dana pinjaman (pinjaman masyarakat, dana titipan orang tua).

Dari dana yang masuk itulah, dibuat delapan pos pengeluaran (outcash), kegiatan teknis edukatif untuk PBM, kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler, perawatan sarana/prasarana pendidikan, perawatan sarana penunjang sekolah, kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, kegiatan rumah tangga sekolah (administrasi umum & dewan sekolah), peningkatan keterampilan personel (kualitas hasil belajar, penambahan sarana/-prasarana & lingkungan), dan dana beasiswa. Dalam out cash ini pula, mereka menyediakan dana untuk pengembalian dana dan dana cadangan.

Untuk RAPBS tahun ini saja, pos sumbangan pendidikan sukarela (SPS) ditargetkan mencapai Rp 23 juta dengan DSP mencapai Rp 3 juta dan SPP sebesar Rp 150.000,00 per siswa. ”Jumlah ini menjadi tidak berarti manakala tujuan utama kita lebih pada outcome para lulusan. Masyarakat bisa menilai, bagaimana outcome para lulusan kita. Semuanya memang untuk meningkatkan sarana dan kualitas pendidikan itu sendiri. Dan semua itu memang mahal,” ujar Djoko.

Perihal pengawasan terhadap kinerja kepala sekolah, sejumlah sekolah sudah mempunyai jaring pengaman dengan cara memberlakukan etika administrasi bank yang berantai. Artinya, cek dan segala keperluan yang berharga di atas Rp 50 juta harus ditandatangani oleh beberapa orang. Malah, untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler wisata, dewan pendidikan SMAN 3 pernah membuka tender terbuka kepada para biro perjalanan selaku penyelenggaraan perjalanan wisata.

Namun, tidak semua komite sekolah dapat memfungsikan lembaganya seideal itu. Untuk masalah mutasi saja, beberapa orang tua siswa yang sempat dihubungi ”PR”, mengaku, harus membayar biaya kompensasi berkisar Rp 5 – Rp 8 juta bergantung sekolahnya apakah favorit atau tidak. ”Uang mutasi itu, adakalanya tidak transparan dan masuk pada pos tidak terduga yang penggunaannya sangat bergantung kepada kepala sekolah,” ujar seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya.

Terlepas dari semua itu, pembicaraan anggaran di sekolah memang masih menjadi pertanyaan besar. Pernahkah ibu-ibu atau bapak-bapak mengetahui ke mana ”larinya” biaya sekolah yang bapak ibu berikan?

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/17/selisik/lainnya02.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: