h1

Berjuang untuk Uang Makan dan Tunjangan

July 14, 2007

DERITA para guru seolah tiada akhir. Begitu beratnya bebannya, sehingga mereka bertekat memperjuangkan nasibnya, ke Ibu Kota sekali pun. Dalam audiensi dengan Komisi X DPR (bidang pendidikan), Senin (9/7) lalu, terungkap banyak kebijakan pemerintah yang merugikan para guru.

Tak heran bila akhirnya sebanyak 1.527 orang yang mewakili 300 ribu guru dari Jawa Timur harus datang ke Jakarta. Selain di DPR, sebagian dari mereka berunjukrasa di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.

Jumlah itu belum seluruhnya. Gelombang aksi guru dari sejumlah provinsi akan menyusul. Salah satu hal pokok yang disampaikan oleh perwakilan mereka, antara lain soal uang makan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2007, didefinisikan PNS dimaksud adalah PNS dalam lingkup kementerian.

Mereka berharap yang berhak mendapat uang makan bukan hanya PNS Pusat saja. Sebab, guru PNS di daerah tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. ”Jangan ada lagi diskriminasi, karena semua berhak mendapat hak yang sama,” kata salah seorang perwakilan guru dari Mojokerto.

Yang mengherankan guru-guru yang menginduk pada Departemen Agama telah menerima uang makan sejak tiga bulan lalu.

Abaikan MK

Masalah lain soal anggaran pendidikan sebesar 20%. Karena pada kenyataannya, dalam APBN Tahun 2007, anggaran pendidikan hanya ditetapkan sebesar 11,8%. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan itu melanggar UUD 1945.

”Untuk itu, kami mendesak agar pemegang otorita keuangan melaksanakan amanat UUD ’45,” kata Koordinator Lapangan Aksi Demo PGRI Masmu di depan pimpinan dan anggota Komisi X.

Tidak dipenuhinya anggaran itu juga menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya fungsi MK. Mengingat hingga saat ini pemerintah mengabaikan putusan MK. Masalah lainnya, PGRI melihat implementasi UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, tidak diterapkan secara benar. Seharusnya sertifikasi bagi guru sudah dimulai sejak Januari 2007. Faktanya, hingga saat ini, sertifikasi itu belum dilaksanakan. Masalah tunjangan fungsional juga demikian.

”Tidak seluruh guru yang mendapat tunjangan fungsional. Mereka yang mendapatkan hanya guru-guru swasta. Sedangkan guru di sekolah negeri justru sama sekali tidak menerima,” ujarnya.

Padahal dalam Pasal 80 UU tersebut, siapa pun yang menjadi guru berhak mendapat tunjangan fungsional. Selain itu, para guru berharap, PP Nomor 48/2005 yang sekarang sedang direvisi bisa mengakomodasi kepentingan guru bantu. Masalah ini diharap tuntas sebelum 2009.

Fakta lain guru tidak tetap (GTT) yang mengabdi di sekolah negeri, guru wiyata bhakti yang mengabdi di SD Negeri dan penjaga sekolah serta pegawai TU sekolah, selama ini terpinggirkan.

Mereka berharap, bisa terakomodasi dalam revisi PP Nomor 48. Desakan lain yang juga ikut mengemuka soal transparansi rekrutmen calon PNS. Banyak orang dengan masa kerja lama, namun belum juga diangkat. Selanjutnya, Ujian Nasional (UN) yang menjadi momok bagi sebagian peserta didik, juga ikut dipersoalkan oleh para guru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: