h1

Akta Lahir Kabupaten Cianjur

March 17, 2009

SEKADAR lahir di Kab. Cianjur ternyata mahal juga. Sedikit saja lalai dalam mendaftarkan kelahiran bayi beresiko mengeluarkan uang banyak. Sebab sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) No. 35/2009 tentang dispensasi pencatatan akta catatan sipil, jika melewati bataswaktu 60 hari hingga 1 tahun sejak kelahiran sang bayi tidak didaftarkan pada dinas bersangkutan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1 juta.

Nasib naas atas diberlukannya perbup ini dialami Aep Saepudin (50), warga Kp. Warungbatu,Desa Mekarsari, Kec. Cianjur. Ia membiarkan cucunya yang berusia 1,5 tahun tidak berakta lahir karena terbentur biaya pengurusan yang sangat mahal. “Kalau harus mengeluarkan Rp 1 juta, saya uang dari mana, jadi biar sajalah bagaimana nanti,” kata Aep, di rumahnya, Kamis (16/4).

Nasib serupa dialami Jubaedah (35), warga Kp. Pasirjawa, Desa Bobojong Kec. Mande, yang akan menyekolahkan anaknya ke SD. Ia yang akan mengurusi akta lahir anaknya berusia 6 tahun diharuskan mengeluarkan Rp 1 juta. “Malah di samping harus mengeluarkan dana besar, akta lahir diproses dan terbit setelah mengikuti persidangan di PN,” sesal Jubaedah, di rumahnya, Kamis (16/4).

Akta lahir ini memang sangat vital. Untuk masuk ke jenjang sekolahan, misalnya, anak diwajibkan memiliki akta lahir. Tapi jika sampai menelan biaya Rp 1 juta dan penetapan PN bagi anak yang telat lebih dari 60 hari, menurut Wakil Kepala SMPN 1 Cianjur, Dadang Priatna, sangat memberatkan masyarakat. “Seharusnya dipermudah dan dipermurah, karena taraf ekonomi masyarakat masih memprihatinkan, terlebih anak diwajibkan bersekolah,” ujar Dadang, di ruang kerjanya, Jum`at (17/4).

Anggota Komisi I DPRD Kab. Cianjur, Muhammad Toha, tidak mengetahui adanya perbup yang sangat “mencekik” leher masyarakat dan berbelit-belit itu. “Saya tidak mengetahuinya, dan tentu sangat menyesalkan kalau ada perbup yang justru menyulitkan masyarakat,” ungkap Toha, di ruang kerjanya, Jum`at (17/4).

Sebenarnya, tutur Toha, yang membutuhkan data kependudukan adalah negara. Negara lah yang berkewajiban mendata penduduknya untuk berbagai keperluan yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan masyarakat umumnya cenderung masa bodoh dengan pendataan dimaksud, karena masyarakat lebih fokus terhadap penghidupannya sendiri-sendiri.

Oleh karena itulah, menurut dia, regulasi seperti perbup itu dibuat filosofinya untuk melayani masyarakat agar terangsang mendaftarkan anaknya kepada institusi bersangkutan. Perbup harus berspirit pelayanan publik, bukannya mendulang keuntungan materi dari masyarakat apalagi dengan nilai yang selangit.

“Kalau ada warga yang akan membuatkan akta lahir anaknya kemudian diharuskan membayar denda yang sangat besar dan proses berbelit-belit, itu kan aneh. Kok, warga yang sadar bernegara malah didenda. Pantas kalau masyarakat enggan mengurusi akta lahir anaknya,” sesal Toha.

Lagi pula, terangnya, urusan biaya akta lahir ini telah diatur dalam Perda No. 2/2008 tentang retribusi biaya cetak KTP, KK, dan Akta Catatan sipil. Dalam perda ini disebutkan akta lahir yang terlambat lebih dari 60 hari Rp 20.000,00. Sedangkan akta lahir yang tepat waktu tidak terlambat gratis.

Karena ada perda yang mengatur biaya akta lahir maka regulasi yang ada di bawahnya, seperti perbup tidak boleh bertentangan dengan perda itu. Apalagi pertentangan itu tidak saja melanggar hirarki hukum, melainkan nyata-nyata memberatkan masyarakat.

Kalau pun akan memaksakan kandungan perbup seperti itu, maka seharusnya, urai Toha, perda bersangkutan direvisi dulu. Selama belum direvisi maka perda itulah yang berlaku dan mengikat masyarakat. Perbup yang ada di bawahnya harus batal demi hukum.

“Sepanjang belum ada revisi tarif atau perda baru yang mengatur retribusi biaya cetak, berarti perda retribusi tersebut masih berlaku. Jangan seperti PDAM yang terjadi beberapa waktu lalu, menaikan tarif dengan membuat aturan sendiri, mengabaikan tarif yang sudah ditetapkan perda. Masa perbup mengalahkan perda ?” sebutnya.

Paradigma pelayanan publi saat ini harus melekat dalam praktek kenegaraan. Birokrasi dibangun semata-mata untuk melayani rakyat. Oleh karena itulah perlu segara diefektifkan kantor pelayanan perijinan satu atap. Masyarakat yang ingin membuat akta lahir, KTP, KK, dan sebagainya, dapat dilayani dalam satu kantor, tanpa harus berbelit-belit.

Pendapat Toha seputar hirarki hukum dibenarkan Humas Negeri PN Cianjur, Itong Isnaeni. Dijelaskannya, dalam negara hukum, pembuatan peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Perbup harus mengacu pada perda, dan perda pun harus merujuk pada aturan yang lebih tinggi seperti Undang-undang (UU).Dalam persepektif nagara hukum, peraturan yang lebih rendah bisa dibatalkan, atau jika ingin merubah atau membuat aturan sendiri UU yang terlebih dulu lahir harus diuji materi dan ditetapkan MK.

Hanya memang diakuinya pembuatan akta lahir yang terlambat harus melalui PN. Penetapan ini untuk pembenaran suatu peristiwa kelahiran melalui pemeriksaan para saksi, serta ada pengujian di PN dengan hukum acara. Apabila sudah diputuskan PN pasti peristiwa kelahiran itu dianggap benar.

Biaya penetapan kelahiran oleh PN berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta. Tentu jika dilihat dari nilainya biaya ke PN lebih besar dari pada biasanya. Sebab menurutnya jika datang ke PN kemungkinam ada kepentingan lain. Kebanyakan kepentingannya untuk menentukan ahli waris, bukan semata-mata pengakuan diri.

Tidak ribet

Agar memiliki akta lahir mudah dan berbiaya murah, papar Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Cianjur, Hj. Tien Atang, sebaiknya sejak dini dipersiapkan. Pihaknya sendiri telah mempersiapkan bidan yang tidak sekedar mengurusi persalinan, melainkan berikut pengurusan akta kelahiran. “Sekarang ini bidan mengenakan tarif persalinan berikut kepemilikan akta lahir Rp 350 ribu. Dengan demikian orang tua anak tidak perlu repot-repot, punya anak sekaligus punyak akta lahirnya. Kalau dulu memang banyak anak tidak memiliki akta lahir, karena tidak langsung diproses kepemilikan akta lahirnya,” ucap Tien, di ruang kerjanya, Jum`at (17/4).

Padahal akta lahir sangat penting. Untuk masuk SD saja harus dilengkapi akta lahir. Malah bukan sekedar untuk keperluan sekolah, akta lahir ini sangat vital menentukan hak waris seseorang kelak, sehingga jangan dianggap remeh. Namun tentu saja meskipun sangat diperlukan masyarakat jangan sampai akta lahir memberatkan, karena pada umumnya masyarakat Cianjur tidak mampu. sumber Pikiran rakyat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: