h1

APPIDI : MBS Jangan Dijadikan Alasan Bebani Orang Tua Murid

September 15, 2009

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memang tengah populer dikalangan pendidikan. Namun sayangnya di beberapa daerah pengertian MBS diartikan adanya keleluasaan untuk manarget anggaran pendidikan oleh sekolah tanpa mem
Bandung, Pelita
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memang tengah populer dikalangan pendidikan. Namun sayangnya di beberapa daerah pengertian MBS diartikan adanya keleluasaan untuk manarget anggaran pendidikan oleh sekolah tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat. Bahkan terkadang MBS ini dijadikan komoditi yang sangat ampuh dalam menangkal protes masyarakat.

“Pelaksanaan MBS memang bisa memotivasi kepedulian masyarakat dari berbagai kalangan. Apabila pemahaman mengenai MBS itu sendiri dipahami secara utuh dan senantiasa memperhatikan dua sisi kepentingan antara murid dan sekolah,” kata Irsyad, S.Pd. salah seorang anggota LSM Peduli Pendidikan di Kecamatan Cipatat dan salah seorang pengurus Dewan Sekolah, Bandung Jabar, baru baru ini.

Kedua sisi tersebut dikatakannya, harus bisa dipadukan secara baik. Hal itu mengingat adanya hak murid untuk mendapatkan pendidikan secara baik serta di lain pihak sekolah mempunyai hak untuk mengelola sekolah secara baik sebagai wujud kepedulian terhadap pelayanan di bidang pendidikan. “Tapi memang dua sisi kepentingan itu akan sulit disatukan bila tidak ada titik temu, yang akhirnya salah satu merasa kurang diperhatikan,” jelasnya.

Sebenarnya masih menurut Irsyad, MBS hendaknya ditindak lanjuti oleh Dewan Sekolah untuk memberdayakan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pelaksanaan pendidikan di daerahnya. Baik yang mempunyai anak didik ataupun yang tidak memiliki. “Jadi tidak ada alasan bila diberlakukan MBS itu akan membebani orang tua siswa. Karena pelaksanaan MBS itu disertai dengan adanya Dewan sekolah yang harus mengusahakan partisipasi masyarakat peduli pendidikan terhadap pendidikan. “Sehingga orang tua siswa bisa dibantu oleh masyarakat peduli pendidikan,”jelasnya.

Sementara di pihak lain, masyarakat mengharapkan biaya pendidikan jangan terlalu membebani orang tua murid. Seperti diberitakan Pelita, Senin (9/9). Mereka mengharapkan agar Pemkab Bandung lebih peduli terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Bandung terutama masalah pembiayaan yang dipungut oleh sekolah. Karena selama ini mereka nilai adanya kesewenang-wenangan dalam menentukan dana sekolah.

“Menejemn Berbasis Sekolah (MBS) perlu dilaksanakan dengan baik. Artinya pengelolaan sekolah dilakukan dengan pertimbangan tidak selamanya berpihak pada sekolah, tetapi harus benar segala sesuatu kebutuhan hendaknya diperhitungkan demi kepentingan anak didik,” kata salah seorang anggota DPRD Kab, Bandung dari komisi E yang enggan disebut jati dirinya.

Ia juga membenarkan pelaksanaan Dewan sekolah yang dulu dikenal BP-3 tidak menampakkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Padahal tujuan diubahnya BP-3 menjadi Dewan Sekolah supaya keberadaan sekolah lebih baik. “Diharapkan dengan adanya paradigma baru itu seharusnya membawa angin segar untuk tingkatkan mutu pendidikan, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Perda Pendidikan

Sementara itu Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (Appidi) Kabupaten Bandung mengharapkan agar Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Kab. Bandung harus mengatur hak dan kewajiban yang sama untuk semua sekolah baik negeri maupun sekolah swasta. Karena selama ini adanya ketidak adilan dalam perlakuan terhadap sekolah swasta.

Appidi yang diketuai Dra. Ratnaningsih S., MM., menilai ketidak adilan itu terlihat terutama dalam kepercayaan pemerintah terhadap penempatan jabatan strategis. Padahal jumlah sekolah swasta di Kabupaten Bandung sangat banyak dibanding sekolah negeri. Begitu juga dalam hal bantuan atau subsisdi yang diberikan pemerintah terhadap sekolah swasta dirasakan sangat kurang.

Terus perbaiki kinerja

Sementara itu Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bandung Drs.H.M. Idjudin mengatakan, kini pihak Dinas sedang menata dan terus memperbaiki kinerjanya. Hal itu dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. ” Kami terus memperbaiki kinerja agar lebih baik,” katanya.

Menyinggung pengadaan buku-buku sumber dinyatakannya kini ada bantuan yang diberikan terhadap sekolah sebagai dana untuk peningkatan kualitas guru, perbaikan dan melengkapi Perpustakaan yang didalamnya termasuk penyediaan buku-buku yang dibutuhkan para siswa. Dana tersebut diberikan langsung ke sekolah melalui paket DBL (Dana Bantuan Langsung) untuk SD/MI sebesar Rp7 juta sedangkan untuk SLTP /Mts sebesar Rp15 juta.

Ia juga mengakui dalam penyaluran DBL ada terdapat kekeliruan dan hal itu kini sedang dibenahi agar tidak salah sasaran. Utamanya kini pihak dinas sedang membahas masalah tersebut bersama Pemkab. “Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang sesuai,” jelasnya. (mug)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: